Update Berita

Orde Reformasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan akan cara berdemokrasi bangsa Indonesia yang semakin matang dan sempurna. Sayang, kematangan berdemokrasi yang ideal mulai tercederai dengan pola-pola kepemimpinan yang kembali ke zaman rezim otoritarianisme. Ada banyak catatan untuk Pilpres 2019.... Berharap kepada media mainstream sebagai corong demokrasi sah-sah saja, tapi kita tahu bagaimana objektifitasnya. Masih tersimpan dalam ingatan, bagaimana sebagian besar media mainstream berusaha menyembunyikan peristiwa sejarah aksi reuni 212 yang nyaris tanpa liputan berarti. Pada saat itu, hanya TVONE yang dengan gagah berani menunjukkan kualitasnya sebagai tv yang objektiv. Namun, akhir-akhir ini TVONE pun kelihatan oleng.  Karni Ilyas dengan sangat hati-hati menyebutnya "peselancar tahu kapan bisa bermain-main dulu dengan ombak, dan kapan harus membawa papan selancar pulang dulu ke rumah,  karena tentu saja,  menghindari badai tsunami yang di luar kendali lagi"

Sebentar lagi Pilpres semakin mendekat, tinggal menghitung hari, kita masyarakat Indonesia akan melaksanakan Pesta Demokrasi Pilpres 2019. Memang ada juga Pileg, akan tetapi secara umum, Pileg tak dihitung sebagi sebuah kontes. Buktinya, yang kita bicarakan bahkan sampai bertengkar dengan keluarga atau kawan sendiri gara-gara beda pilihan, ya Pilpres ini. Kalau Pileg, nggak kepikiran lah yau...., padahal, Pileg juga menentukan wakil-wakil kita di DPRD, DPRD Provinsi dan DPR Pusat. Toh masyarakat tak banyak memikirkannya.... Kalau Pilpres, jelas seksi, sebab menentukan siapa yang punya modal besar kue kekuasaan. Siapapun Partai Pemenang Pemilunya. Dapat dipastikan akan ikut Presiden yang menang. Terbukti, hasil Pileg 2014, dari Partai besar sampai yang kecil-kecil sekalipun, tetap saja tak mau menjadi oposisi, karena mereka jelas tak akan kebagian kue kekuasaan. Mendingan ngikut aja Bro, daripada cape-cape jadi oposisi yang tak akan di dengar. Anggaran tetap gue yang pegang ,begitu

M. Yasin menyatakan bahwa kondisi di Kementrian Agama sekarang tak lepas dari manajemen pengawasan yang seharusnya tunduk pada PP 60 tahun 2008. Sistem pengawasan internal pemerintah harus memeriksa dengan melakukan berbagai audit. Tujuan tertentu audit investigasi bagi pelanggarnya, pelanggar disiplin dan audit kinerja dari capaian kinerja. Apakah anggarannya sudah berbasis kinerja atau belum. Pendampingan perlu, tapi tidak harus pendampingan saja. pendampingandiperlukan misalnya dalam laporan keuangan, sehingga bisa membuahkan itu hasil dari pemeriksaan dari BPK mendapatkan status WTP. Tidak tepat sekarang sebab Sekjen Kemenag merangkap sebagai Baperjakat. Yang mewakili dua yaitu sebagai pemimpin rapat dan juga sekaligus sebagai pemandu dan pendamping. Maka tidak menemukan kesalahan-kesalahan di bawah dan di bawah semakin kata-kata bahasa kasarnya itu liar, tidak merasa terawasi, maka penyimpangan merebak ke mana-mana. Ada yang membeli jabatan dengan biaya tinggi

Rhoma Irama, mengutif hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam, "Al insanu Mahalul khoto wa nisyan" bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau yang bersalah ini adalah rakyat biasa atau tokoh yang tidak ada konteks kepada publik negara, bahkan agama, ini bisa dikatakan biasa. Yang menjadi masalah besar adalah seorang tokoh bahkan Ketua Umum Partai Politik Islam, dengan logo Partainya adalah Ka'bah, kiblat umat Islam sedunia. Ini menjadi tidak biasa, tapi luar biasa menyakitkan. Saya bersama Bang Ridwan Saidi ini bukan kader partai PPP, waktu itu simpatisan saja, saya bilang sama dia waktu itu Naro, Ketua Umum PPP, Saya mau numpang jihad di P3. Karena saat itu ada pertarungan tiga ideologi Nasionalis, Komunis dan Sekular, P3 waktu itu berjuang terus nih. Ini (Babeh Ridwan Saidi) menjadi saksi beliau ini selalu juga cuma dia berkampanye Indonesia saat itu gue macan podiumnya P3 ini galak banget. Saya (Rhoma Irama) sampai siap berkorban harta

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menimpa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, RM, sungguh sangat miris, dan membuat kita harus menata ulang sistem politik dan juga sistem Birokrasi di Pemerintahan kita. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan bahwa KPK sudah sering mendengar, kalau ada tersangka bilang saya dijebak dan saya tidak menerima satu rupiahpun. Ternyata, di persidangan terbukti dia tidak menerima uang dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk dolar.   Yang sangat penting bagi KPK adalah, bahwa KPK tidak boleh bergantung pada pengakuan atau bantahan dari seorang tersangka tersebut. Yang menjadi alat uji dari KPK misalnya adalah bukti-bukti yang ada sebelum kami menetapkan tersangka.  Dalam konteks kasus ini misalnya, pertama dugaan penerimaan uang itu sudah teridentifikasi dan didukung oleh bukti yang kuat. Yang kedua, sebelumnya dugaan penerimaan ini pernah terjadi, yaitu uang 250 juta yang saat itu diduga diantar ke rumahnya di Condet.