M. Yasin : Luruskan Integritas Kementrian Agama

M. Yasin menyatakan bahwa kondisi di Kementrian Agama sekarang tak lepas dari manajemen pengawasan yang seharusnya tunduk pada PP 60 tahun 2008. Sistem pengawasan internal pemerintah harus memeriksa dengan melakukan berbagai audit. Tujuan tertentu audit investigasi bagi pelanggarnya, pelanggar disiplin dan audit kinerja dari capaian kinerja. Apakah anggarannya sudah berbasis kinerja atau belum.

Pendampingan perlu, tapi tidak harus pendampingan saja. pendampingandiperlukan misalnya dalam laporan keuangan, sehingga bisa membuahkan itu hasil dari pemeriksaan dari BPK mendapatkan status WTP. Tidak tepat sekarang sebab Sekjen Kemenag merangkap sebagai Baperjakat. Yang mewakili dua yaitu sebagai pemimpin rapat dan juga sekaligus sebagai pemandu dan pendamping. Maka tidak menemukan kesalahan-kesalahan di bawah dan di bawah semakin kata-kata bahasa kasarnya itu liar, tidak merasa terawasi, maka penyimpangan merebak ke mana-mana.

Ada yang membeli jabatan dengan biaya tinggi ditingkatkan dari atas sampai bawah. Imbasnya dibawah yaitu memungut sampai ke madrasah-madrasah. Sampai kepala madrasah itu ditarik dengan 10 juta. Hal tersbut data valid dan bisa dibuktikan karena kami sudah melakukan hukuman disiplin di Majalengka. Ada istilah biru-birul waliwalidaen, dalam bahasa bahasa Arabnya, katanya taat pada orang tua.  itu ya ditunjukkan dengan membayar ke atas itu makna birrul walidaini wa liwalidaen penyimpangan itu, penyimpangan aqidah dan syariah yang sangat terbaik berbahaya sekali itu sudah terbukti dan bukan cerita. Pada waktu saya menjadi Irjen, itu juga memproses hukuman disiplin bagi para pejabat yang ada di Kemenag tingkat kabupaten Majalengka dan juga protes ke pak menteri pada waktu itu. Tapi kan ditunjukkan bukti-bukti penyimpangannya. Jadi tidak bisa ditolong.

Di akhir 2016 mulai maraknya, menjelang saya (M. Yasin) dikeluarkan. Setelah saya keluar lebih parah lagi seperti lebih merdeka. Seperti Pasar Bebas ASEAN kalau ibarat itu adalah perdagangannya. Tapi isinya adalah jual beli jabatan.  Kita punya harapan, nah itu menteri agama kan tetap harus ada jangan dihapus lah menteri agama itu Kementerian Agama maksudnya. Tapi mari kita benahi dengan serius dan kita luruskan integritasnya yang paling atasnya, dan setiap kepala unit harus memberikan contoh integritas. Buat contoh yang baik untuk seluruh jajarannya. Berlakukan contoh yang baik penegakan integritas kepatuhan terhadap aturan perundangan. Contoh kesederhanaan percaya dengan tuntutan komunitas internasional , Australia, Singapura dan Malaysia sudah bisa berbenah diri untuk menuju negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kalau kita melihat, pengawas internal secara nasional inspektorat provinsi kabupaten dan kota itu jumlahnya lebih dari 534 di kota Kabupaten se Indonesia. Dulu dikumpulkan di Balai Kartini boleh kami, waktu kami mengumpulkan mereka inspektorat dan para pengawas internal nasional kalau ada indikasi korupsi di instansi mu sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2000 Inpres nomor 5 tahun 2004 diktum 8 memerintahkan agar dilaporkan ke aparat penegak hukum pihak kepolisian Kejaksaan dan KPK. Tapi seluruh inspektorat yang Kementerian nya atau lembaga nya kena KPK itu nggak pernah lapor bahwa di dalamnya ada korupsi. Artinya apa itu, yang nempel di masing-masing lembaga itu tidak independen.

Kementerian Agama individu-individu yang track recordnya tak baik di dipaksakan untuk diangkat dan mendapatkan SK sebagai pejabat strategis itu bagaimana ceritanya. Saya sendiri juga ikut menangis, karena yang wujudkan Kemenag yang embrionya sudah mulai jadi banyak orang-orang yang cinta kebenaran-kebenaran sudah mulai mengikuti. Mereka menjalankan disiplin, rapat ontime, terima honor sesuai dengan yang seharusnya. Menjadi tugas kita bagaimana mengelola keuangan daerah yang rentan penyimpangan memang harus dijadikan pemikiran administrasi negara.

Cita-cita kita, mewujudkan pemerintah yang berintegritas patuh terhadap hukum Insya Allah Kemenag ke depan akan jadi bagus. Kita harus optimis, sebaiknya lembaga pemerintah itu harus independen. Para Politisi jangan merusak sistem yang dibangun oleh para birokrat walaupun ketua umum. Ya janganlah, jangan sampai masuk ke mana-mana seperti itu.

M. Yasin menyatakan bahwa jual beli jabatan merata kemana-mana. Tidak hanya di Kemenag saja, Di yang lain, bahkan di BUMN kalau jabatan tertentu itu pasti ada duitnya. Mudah-mudahanke depan semakin baik.